*Morat-maritnya Jakarta*
Oleh: Andre Vincent Wenas
Berikut adalah komposisi anggota DPRD-DKI Jakarta periode 2014-2019 lalu. Ini adalah komposisi parlemen Jakarta yang mengesahkan anggaran ABPD DKI Jakarta untuk tahun 2019 kemarin. Anggaran 2019 ini dibahas di tahun 2018 lalu.
Komposisi inilah yang bersama eksekutif (gubernur) bertanggungjawab. Begini komposisinya DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 :
Jumlah kursi 106. Ada 10 partai. Urutan mulai dari yang terbanyak: PDIP 28 kursi, Gerindra 15, PKS 11, Demokrat 10, PPP 10, Hanura 10, Golkar 9, PKB 6, Nasdem 5, PAN 2.
Lalu di akhir 2019 ada pergantian komposisi parlemen dari hasil pileg di April 2019. Komposisi parlemen Jakarta yang baru ini dilantik awal Oktober 2019. Jumlah kursi tetap 106, namun ada partai baru masuk, PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Hanura kehilangan semua kursinya.
Berikut komposisi DPRD-DKI Jakarta yang baru untuk masa bakti 2019 – 2024 : PDIP 25 kursi, Gerindra 19, PKS 16, Demokrat 10, PAN 9, PSI 8, Nasdem 7, Golkar 6, PKB 5, PPP 1.
Administrasi pemerintahan Gubernur Anies Baswedan mulai sejak tahun 2017 dan berakhir nanti tahun 2022. Jadi sejak tahun 2017 sampai tahun September 2019 administrasi Gubernur Anies Baswedan ‘dikawal’ (dan diawasi) oleh DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
Komposisi parlemen seperti inilah yang telah menyetujui dan mengesahkan APBD DKI Jakarta selama 2 tahun anggaran yang sudah lewat (tahun 2018 & 2019). Selama itu tak terdengar adanya kritik soal pos anggaran janggal.
Jadi dengan tahu komposisi parlemen di kedua periode itu kita bisa lebih memahami peta komitmen politik dari setiap fraksi dan partai politik yang kadernya duduk di parlemen Jakarta.
Baru pada pembahasan anggaran tahun 2020 prosesnya mulai diikuti oleh fraksi baru yaitu PSI. Sejak itu proses pembahasannya jadi alot dan heboh. Kenapa heboh? Karena fraksi muda ini sangat kritis membongkar banyak sekali pos anggaran janggal dengan besaran nilai yang ajubilah tidak masuk akal.
Kasus-kasus Lem Aibon, Komputer, Bolpen, Fomula E, dan lain-lain muncul dan berjatuhan terkena saringan sisir kutu yang digerakkan oleh William Aditya Sarana dan kawan-kawannya.
Anehnya Badan Kehormatan Dewan malah memberi teguran, bukannya memberi penghargaan kepada William dari PSI karena telah menjaga marwah dewan yang seharusnya terhormat itu.
Lebih mengherankan lagi, semua fraksi lain pun mingkem terhadap ketidak adilan ini. Malah dalam rapat-rapat terakhir soal anggaran fraksi PSI katanya dikucilkan. Kabarnya rapat-rapatnya pun sembunyi-sembunyi demi menghindari gonggongan fraksi PSI.
Apa lacur, kasak-kusuk itu akhirnya mengesahkan juga pos-pos anggaran janggal yang telah mati-matian dikritisi oleh fraksi PSI. Ada konspirasi apa ini? Hanya dinding-dinding ruang gelap di Kebon Sirih yang tahu.
Jadi kalau nanti pos-pos anggaran ini dieksekusi juga oleh Gubernur Anies Baswedan, janganlah heran jika tak ada keberatan dari parlemen Jakarta (minus PSI). Karena memang merekalah yang sepakat mengesahkannya.
Termasuk proyek revitalisasi Monas yang lagi heboh. Anggaran proyek Monas ini sudah dibicarakan dan disahkan oleh parlemen Jakarta periode lalu. Termasuk anggaran Formula E tahun ini. Jadi jika ada fraksi atau komisi di DPRD yang ujug-ujug sidak setelah Monas jadi gundul, lalu bergaya seakan terkejut bin kaget, bagi kita itu cuma tampak sebagai gestur politik murahan. Sekedar mengimbangi opini publik yang sedang trending saat ini, sekalian numpang populer.
Akhir-akhir ini banyak terdengar aspirasi masyarakat yang mewacanakan untuk memakzulkan (impeachment) Gubernur Anies Baswedan. Jika ini gerakan yang serius, mereka mesti juga jadi kelompok penekan (social pressure groups) ke arah partai-partai politik dan fraksinya di DPRD-DKI Jakarta.
Masyarakat yang juga konstituen partai politik mesti menuntut pertanggung-jawaban para wakil mereka yang selama ini telah mengakomodir kebijakan Pemda Jakarta hampir tanpa kritik yang berarti.
Baru pada paruh akhir tahun 2019 semenjak fraksi PSI bercokol di parlemen, daya kritis dewan terhadap eksekutif amat terasa. Amat terasa lantaran kritik yang diajukan sangat masuk akal. Dengan segala data dan argumentasi yang logis, dapat dicerna akal yang waras.
Ketidakpedulian terhadap politik terbukti telah mengakibatkan morat-maritnya kehidupan warga. Jakarta adalah contoh kasus nyata sekarang ini. Daerah lain mungkin ada juga, namun parlemennya masih melempem.
Penataan kota demi tata kehidupan yang lebih baik (bonum commune) bisa terlaksana hanya jika panghalangnya dieliminir. Apa itu penghalangnya? Korupsi dan kebodohan (termasuk sikap ignorace, atau abai terhadap politik).
Bagaimana mengeliminir korupsi? Transparansi dan kritik, disertai penegakan hukum yang tegas dan adil. Tanpa transparansi dan ruang kritik, praktek korupsi menemukan habitatnya untuk terus berkembang biak. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah seperti antibiotik yang membunuh kuman penyakit supaya mati dan tidak menyebar lagi.
Mulai sekarang kritisi terus parlemen (DPRD) dan eksekutif (Gubernur/Pemda). Jangan lupa tuntut partai-partai politik, sebagai mesin politik terpenting dalam sistem demokrasi, untuk membuktikan komitmennya membereskan morat-maritnya Jakarta.
Membereskan juga bancakan APBD, hentikan korupsi berjamaah. Karena partai-partai inilah yang bertanggung-jawab terhadap kebijakan yang diambil di gedung parlemen.
Dan dalam keputusan anggaran selama tahun 2017 dan 2018 lalu, dimana dampaknya kita rasakan di tahun 2019 dan awal 2020 ini, sekali lagi diingatkan inilah komposisi partai di parlemen Jakarta yang lalu: PDIP 28 kursi, Gerindra 15, PKS 11, Demokrat 10, PPP 10, Hanura 10, Golkar 9, PKB 6, Nasdem 5, PAN 2. Merekalah yang menyetujui anggaran pencegahan banjir untuk dipotong (atau dialihkan). Kepada merekalah paling tidak gugatan moral mesti diajukan.
Dan kalau nanti pos-pos anggaran janggal di APBD 2020 yang telah diprotes fraksi PSI toh dieksekusi juga oleh Gubernur Anies Baswedan dan Pemda, jangan lupa untuk menggugat pula pertanggungjawaban fraksi/partai politik yang kadernya duduk di DPRD DKI-Jakarta.
Mereka tidak bisa cuci tangan seperti Pilatus, lari dari tanggung-jawab. Jangan sampai nanti saat masalah muncul ke permukaan, malah berlagak sidak untuk kemudian pura-pura kaget atau pura-pura marah. Maaf, gestur politik murahan itu.(wakilrakyat.iniok.com)
30/01/2020
Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia - Komunitas Anak Bangsa
Source : https://www.kompasiana.com/andrevincentwenas/5e32f953097f365035693913/komitmen-partai-politik-membereskan-morat-maritnya-jakarta?page=all#section2
WAKILRAKYAT.IniOK.com.
No comments:
Post a Comment