*Fenomena Terorisme, Harta Karun Cendana,*
*Kisruh Partai Demokrat dan Prahara Grup Aksa-JK*
Oleh: Andre Vincent Wenas
Terorisme mencuat (lagi) menyusul beberapa kasus korupsi yang terbongkar. Juga kasus yang sedang diusut oleh Bareskrim, Kejaksaan, KPK dan bakal ditambah lagi nanti dengan Tim Pemburu Koruptor.
Perburuan “harta karun” hasil kolusi, korupsi dan penggelapan pajak jaman dulu yang ada di berbagai “yayasan” serta akun bank negara surga pajak kabarnya pun sedang dilakukan intensif oleh kementerian keuangan yang dipimpin ‘the iron lady’ SMI.
Akun bank di Swiss, Cayman Island, Panama Papers, Paradise Papers dan lain-lainnya itu jangan dipikir telah dilupakan. Dan kita akan sama-sama merawat ingatan publik soal perburuan duit rakyat yang diselewengkan ini.
Kita pun mengenal istilah ‘attacking-dog’ (anjing penggigit), ini adalah pihak yang dipakai oleh para bohir untuk mengggigit lawan-lawannya. Atau untuk sekedar bikin heboh demi pengalihan isu.
Mengamati beberapa peristiwa sejak kepulangan MRS beberapa waktu lalu ada rentetan fenomena sosial politik yang menarik untuk dicermati.
Sejak kepulangannya yang disambut lautan manusia di bandara waktu itu, banyak ulah yang diperbuat MRS dan kelompoknya yang bikin heboh serta melanggar hukum, maka ia lalu ditangkap.
So the attacking-dog had been neutralized. Begitu kata beberapa kawan. Jadi mesti ada anjing-penggigit lain yang bisa dipakai untuk menggigit lawan politik sekaligus untuk mengalihkan isu-isu yang dianggap merugikan kelompok para bohir.
Setelah MRS “dibungkam” di dalam bui, kita pun diberi tontonan proses persidangan yang jadi drama tidak lucu. Soal sidang online versus offline yang jadi komikal, tanpa hakim bisa berkutik. Padahal menurut beberapa ahli hukum di situ jelas ada unsur ‘contempt of court’ (pelecehan proses peradilan). Walahuallam.
Beberapa mozaik peristiwa. Ada fenomena Sadikin Aksa yang jadi tersangka oleh Bereskrim Polri soal PT Bosowa Corporindo dan Bank Bukopin. Ia nota bene adalah keponakan JK. Sebelumnya ada tuntutan (gugatan) dari QNB Bank kepada kelompok usaha Aksa sekitar 70 triliun rupiah. Kasusnya masih berproses katanya.
Juga ada kasus Asabri dan Jiwasraya yang – katanya – bisa menyeret beberapa tokoh (partai) politik.
Partai Demokrat pun kisruh. Singkat cerita, AHY lalu sowan ke JK. Silaturahmi katanya. Lalu ada kasus terbongkarnya mafia tanah rumah DP 0 rupiah, dan Anies (yang ‘anak-emas’ JK) pun terpojok. Sambil tentunya menyeret-nyeret nama Ketua DPRD DKI Jakarta serta Banggarnya.
Ada isu bahwa kasus tanah rumah DP 0 rupiah ini sebetulnya sedang diproses oleh Bareskrim Polri, tapi entah kenapa tiba-tiba diambil alih oleh KPK? Semoga saja KPK bisa menuntaskannya sampai ke akar-akarnya.
Kita lalu juga membaca ada segerombolan teroris yang ditangkap di Makassar (kabarnya terkait dengan FPI), mereka pun digelandang ke Jakarta oleh BNPT.
Lalu RJ Lino (juga ‘anak-emas’ JK) yang telah 5 tahun jadi tersangka akhirnya ditangkap KPK. Terhadap hal ini JK angkat bicara, bahwa selama lima tahun itu KPK belum bisa menangkap lantaran tidak ada bukti. Hmm…
Agak aneh sebetulnya, karena status penetapan sebagai tersangka (dalam proses penyidikan) KPK semestinya sudah adanya dua alat bukti.
Kasus Richard Joost Lino yang mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II adalah perkara korupsi dalam pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC). Ia diduga merugikan negara Rp 50,03 miliar berdasarkan laporan audit investigatif BPKP tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 pada 18 Maret 2011.
Komentar JK tentang ini adalah: "Apanya merugikan negara, sedangkan itu barang sudah berproduksi dan memang diperlukan."
Ya tentu saja sudah berproduksi dan memang diperlukan. Namun yang dipersoalkan oleh audit BPKP nampaknya soal prosedur penunjukan langsung, serta adanya kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 50 milyar.
Kerugian negara ini dari mana? Menurut KPK, kejadian yang ‘merugikan negara’ itu tadi mulai dari proses pengadaan termasuk pembangunan dan pengiriman, lalu proses pemeliharaannya.
Kita tahu bahwa dalam ‘rantai pasok’ (supply-chain) proses pengadaan, pembangunan sampai pemeliharaan bisa banyak ‘loop-holes’ yang bisa terjadi praktek ‘mark-up’ akibat penyalahgunaan wewenang.
Ya itu semua masih perlu diungkap tuntas dalam proses pengadilan. Fakta-fakta pengadilan seperti apa yang bakal muncul? Pasti seru juga untuk dicermati.
Lalu baru-baru ini bom meledak di depan Katedral Makassar. Terhadap kejadian ini, Presiden Joko Widodo pun sudah memerintahkan Kapolri untuk melakukan penyelidikan secara tuntas.
Tak lama kemudian beberapa teroris lainnya pun ditangkap di Bekasi dan di kawasan Condet, Jakarta. Katanya terkait juga dengan ormas FPI yang sudah dilarang pemerintah itu.
Sekali lagi tak jelas apakah rentetan kejadian itu semua ada korelasinya. Korelasi dalam ilmu statistik memang bukan hubungan sebab-akibat langsung. Tapi sekedar menyandingkan dua atau lebih fenomena untuk diuji ko-relasi-nya. Apakah positif, ataukah negatif.
Biarlah proses penyelidikan, penyidikan dan peradilan terhadap itu semua berjalan. Kita sama-sama memantaunya. Sambil mewaspadai juga siasat licik mereka yang memolitisasi agama atau politisasi Pancasila atau juga politisasi Jokowi.
Yang penting juga buat masyarakat banyak, jangan lagi proses pembongkaran berbagai kasus-kasus itu dibarengi dengan penebaran teror lainnya. Polri dan TNI, jangan ragu-ragu, sikat saja!
Itu saja.
30/03/2021
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
Source : https://www.facebook.com/799489083553140/posts/1732766453558727/
